Berita  

[Update] Sidang Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pilkada Dari Jalur Perseorangan Digelar di Bawaslu Binjai Berita Terkini Medan Sumut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai menggelar musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Binjai tahun 2024 antara pemohon, yaitu pasangan Bakal calon perseorangan H. Muhammad Rasyidin S.H.l – Akhyar Siregar, dengan pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Kamis (4/7). 

Musyawarah terbuka yang digelar di Kantor Bawaslu Binjai, Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, diketuai langsung oleh Ketua Bawaslu Binjai Muhammad Yusuf Habibi S.Sos, serta bertindak sebagai anggota sidang/musyawarah tersebut adalah Fadhil Azhar S.P dan Julkifli S.Pd, M.Pd, keduanya merupakan Komisioner Bawaslu Binjai. 

Adapun.agenda dalam sidang musyawarah tersebut adalah pembuktian dari pihak pemohon (H. Muhammad Rasyidin S.H.l – Akhyar Siregar) yang menghadirkan seorang saksi ahli, yaitu Heri Dani Lubis. 

Sedangkan dari pihak termohon, dalam hal ini KPU Kota Binjai, dihadiri oleh empat orang komisionernya. Sedangkan Ketua KPU Binjai, Anton Indratno, tidak hadir kembali pada hari kedua digelarnya sidang musyawarah ini. 

Menurut Heti Dani Lubis, dengan terbitnya Surat Edaran (SE) nomor 959, bukan menjadi solusi bagi para pasangan Bakal calon yang maju pada Pilkada 2024 melalui jalur perseorangan, namun malah menjadi pemicu timbulnya permasalahan. 

“Dengan terbitnya 2 SE (851 dan 959) dari proses tahapan tersebut, tentunya hal itu bukan menjadi solusi. Semestinya SE 851 dicabut dulu sebelum keluar 959. Inilah yang menjadi pemicu permasalahannya,” sebut Heri Dani. 

Dalam pemahaman saya, sebut Heri Dani, penegakan hukum tanpa diiringi oleh rasa keadilan maka terasa hampa. Sebab menurutnya, hukum harus berkeadilan dan harus diperlakukan secara adil. 

“Saya menilai SE 959 itu bermasalah dan terkesan dipaksakan. Kalau saya boleh saran, lakukan verifikasi faktual, karena ini merupakan bagian dari verifikasi administrasi. Sebab saya menilai SE 851 dengan 959 sangat bertentangan yang terjadi di lapangan. Hal itu dikarenakan regulasi yang tidak matang sehingga menimbulkan masalah dan merugikan orang lain,” tegasnya. 

Pun. begitu, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Binjai ini juga berharap agar Bawaslu Binjai dapat bersikap bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. 

“Pandangan saya, hukum yang dikeluarkan tanpa adanya kepastian, maka akan chaos. Untuk itu hukum harus terukur. SE 959 menurut saya mengacaukan, karena menghambat langsung dan tidak rasional, serta dapat bermasalah saat masuk ke aplikasi Silon. Untuk KPU harus bersikap Fair. Jalankan regulasi tapi harus berkeadilan,” ungkapnya. 

Sementara itu, pihak termohon, yaitu KPU Binjai, mempertanyakan kepada saksi ahli apakah KPU Binjai bisa mengeluarkan kebijakan diluar regulasi yang diperintahkan oleh pimpinan/atasan. 

Perdebatan pun sempat terjadi dalam musyawarah tersebut. Sebab, baik pemohon maupun termohon tetap bersikukuh pada kebenarannya yang sama.

Sidang musyawarah terbuka itu sempat diskors memasuki waktu sholat Ashar. Karena belum menemukan titik temu, sidangpun akhirnya ditutup pada pukul 17.20 Wib oleh Pimpinan sidang, Muhammad Yusuf Habibi, dan akan dilanjutkan pada esok hari, Jumat (5/7) pukul 09.00 Wib, dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi ahli dan saksi dari pihak pemohon dan termohon.

Turut hadir dalam sidang musyawarah tersebut, pasangan bakal calon H. Muhammad Rasyidin – Akhyar Siregar, beserta Ketua tim pemenangan Yudi Ardiansyah, serta Kuasa hukumnya, Amarhan SH. 

Diketahui, gugatan sengketa yang dilayangkan oleh pemohon (H. Muhammad Rasyidin-Akhyar Siregar) ke Bawaslu Kota Binjai setelah pasangan ini dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi yang diumumkan oleh KPU Binjai pada Rabu (19/6) lalu. 

Editor: Mamecoin.id

T#g:PerseoranganSengketa Pilkada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *