Berita  

[Update] Ratusan Guru Honorer Ajukan Bukti Elektronik Kecurangan & Maladministrasi PPPK Langkat Ke PTUN Medan Langkat – utamanews Sidang gugatan ratusan guru honorer Kabupaten Langkat di PTUN Medan memasuki agenda sidang lanjutan pembuktian dari para penggugat, tergugat dan Para Tergugat II intervensi. Sidang dengan nomor perkara 30/G/2024/PTUN.MDN yang dilaksanakan pada Rabu (26/6) Pukul 11.00 Wib diruang sidang utama PTUN Medan tersebut dibuka langsung oleh hakim ketua Firdaus Muslim SH MH, serta Fajar Shiddiq SH MH dan Alponteri Sagala SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II intervensi. Adapun dalam persidangan tersebut majelis hakim terlebih dahulu meminta Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk menyampaikan bukti-bukti suratnya. Hal itu dikarenakan dalam sidang pembuktian sebelumnya kedua pihak tersebut tidak hadir. Kemudian, majelis hakim meminta para penggugat menyampaikan bukti yang sebelumnya di pending dan tambahan bukti elekteronik. Hal tersebut diungkapkan Irvan Saputra SH MH dari LBH Medan selaku kuasa hukum para penggugat. Ditegaskan Irvan, LBH Medan sebagai kuasa hukum para Penggugat tidak hanya menyampaikan pengantar bukti elektronik, tetapi juga memperdengarkan dan memperlihatkan 6 bukti elektronik tersebut melalui Laptop dan speaker (Pengeras suara) di hadapan majelis hakim, Tergugat, Para Tergugat II intervensi, para hadirin sidang yaitu guru-guru yang menggugat, guru-guru yang menjadi para Tergugat II intervensi, rekan-rekan media, serta mahasiswa dan masyarakat. “Adapun bukti elektronik Pertama, berupa rekaman suara (audio) terkait kecurang dalam seleksi PPPK langkat yang dilakukan kepala sekolah Rohayu Ningsih dengan seorang guru honorer Langkat yang diduga atasnama Angga, dalam hal adanya pemberian sejumlah uang kepada kepala sekolah tersebut untuk lulus PPPK,” ungkap Irvan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/6). Kedua, sambungnya, Video pernyataan secara langsung kepala BKD dihadapan ratusan guru saat aksi damai yang menyatakan tidak memahami regulasi terkait seleksi PPPK (Permepan 14, kepmenpan 649, 650, 651 dan seterusnya). “Ketiga, Video penyertaan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan yang melakukan penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) secara jelimet, waktu singkat, serta tidak memahami aplikasi. Yang notabenenya SKTT tersebut tidak pernah ada, baik itu sosialisasinya, ujiannya, mekanismenya, maupun penilaiannya,” ungkap Irvan. Sedangkan yang Ke-empat dikatakan Irvan, yaitu Video pernyataan Plt. Bupati Langkat saat itu yang menyampaikan untuk memprioritaskan para guru yang memenuhi nilai batas minimum (passing grade) untuk jadi PPPK tahun 2024. Kelima, video pengakuan Plt Bupati hari ini (Tergugat) atas adanya maladministrasi dalam seleksi PPPK Langkat sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atau rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumut (vide bukti P-10 dan P-11) yang sebelumnya telah diajukan para Penggugat. Sedangkan yang terakhir atau yang Ke-enam yaitu Video terkait pembacaan enam point Maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). “Perlu diketahui adapun tindakan korektif terhadap Tergugat ialah membatalkan hasil pengumuman kelulusan atau objek sengketa dan mengembalikannya kepada CAT,” tegas Irvan Saputra. Pasca mendengarkan dan memperlihatkan 6 bukti elektronik tersebut, LBH Medan memohon kepada hakim ketua untuk meminta bukti asli hasil LAHP atau rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumut yang aslinya ada pada Tergugat untuk dihadirkan dan diserahkan kepada majelis hakim saat persidangan selanjutnya. Atas permohonan tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan bukti tersebut kepada hakim pada sidang selanjutnya, dan penyampaian tegas hakim kepada Tergugat dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh Panitera. “Kemudian majelis hakim menyampaikan kepada para Penggugat jika ada permohonan dari 200 guru yang mau menjadi tergugat intervensi. Oleh karena itu, LBH Medan menyampaikan jika tidak keberatan dengan catatan jika nantinya dikabulkan hakim dalam putusan selanya pihak tersebut masuk jadi Tergugut intervensi LBH Medan tidak akan melakukan jawab menjawab, dikarenakan sidang perkara PPPK tersebut telah memasuki agenda pembuktian dan dikhawatirkan akan berlarut-larutnya persidang perkara ini atau melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,” ungkap Irvan. Diakhir ucapannya, Irvan menegaskan bahwa hakim menutup sidang dengan menyampaikan agenda selanjutnya pada tangga 3 Juli 2024, yaitu Putusan Sela (E-court) atas permohonan masuknya Tergugat intervensi. (*) Berita Terkini Medan Sumut

Sidang gugatan ratusan guru honorer Kabupaten Langkat di PTUN Medan memasuki agenda sidang lanjutan pembuktian dari para penggugat, tergugat dan Para Tergugat II intervensi.

Sidang dengan nomor perkara 30/G/2024/PTUN.MDN yang dilaksanakan pada Rabu (26/6) Pukul 11.00 Wib diruang sidang utama PTUN Medan tersebut dibuka langsung oleh hakim ketua Firdaus Muslim SH MH, serta Fajar Shiddiq SH MH dan Alponteri Sagala SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II intervensi.

Adapun dalam persidangan tersebut majelis hakim terlebih dahulu meminta Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk menyampaikan bukti-bukti suratnya. Hal itu dikarenakan dalam sidang pembuktian sebelumnya kedua pihak tersebut tidak hadir. 

Kemudian, majelis hakim meminta para penggugat menyampaikan bukti yang sebelumnya di pending dan tambahan bukti elekteronik.

Hal tersebut diungkapkan Irvan Saputra SH MH dari LBH Medan selaku kuasa hukum para penggugat. 

Ditegaskan Irvan, LBH Medan sebagai kuasa hukum para Penggugat tidak hanya menyampaikan pengantar bukti elektronik, tetapi juga memperdengarkan dan memperlihatkan 6 bukti elektronik tersebut melalui Laptop dan speaker (Pengeras suara) di hadapan majelis hakim, Tergugat, Para Tergugat II intervensi, para hadirin sidang yaitu guru-guru yang menggugat, guru-guru yang menjadi para Tergugat II intervensi, rekan-rekan media, serta mahasiswa dan masyarakat.

“Adapun bukti elektronik Pertama, berupa rekaman suara (audio) terkait kecurang dalam seleksi PPPK langkat yang dilakukan kepala sekolah Rohayu Ningsih dengan seorang guru honorer Langkat yang diduga atasnama Angga, dalam hal adanya pemberian sejumlah uang kepada kepala sekolah tersebut untuk lulus PPPK,” ungkap Irvan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/6). 

Kedua, sambungnya, Video pernyataan secara langsung kepala BKD dihadapan ratusan guru saat aksi damai yang menyatakan tidak memahami regulasi terkait seleksi PPPK (Permepan 14, kepmenpan 649, 650, 651 dan seterusnya).

“Ketiga, Video penyertaan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan yang melakukan penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) secara jelimet, waktu singkat, serta tidak memahami aplikasi. Yang notabenenya SKTT tersebut tidak pernah ada, baik itu sosialisasinya, ujiannya, mekanismenya, maupun penilaiannya,” ungkap Irvan. 

Sedangkan yang Ke-empat dikatakan Irvan, yaitu Video pernyataan Plt. Bupati Langkat saat itu yang menyampaikan untuk memprioritaskan para guru yang memenuhi nilai batas minimum (passing grade) untuk jadi PPPK tahun 2024.

Kelima, video pengakuan Plt Bupati hari ini (Tergugat) atas adanya maladministrasi dalam seleksi PPPK Langkat sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atau rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumut (vide bukti P-10 dan P-11) yang sebelumnya telah diajukan para Penggugat.

Sedangkan yang terakhir atau yang Ke-enam yaitu Video terkait pembacaan enam point Maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). 

“Perlu diketahui adapun tindakan korektif terhadap Tergugat ialah membatalkan hasil pengumuman kelulusan atau objek sengketa dan mengembalikannya kepada CAT,” tegas Irvan Saputra. 

Pasca mendengarkan dan memperlihatkan 6 bukti elektronik tersebut, LBH Medan memohon kepada hakim ketua untuk meminta bukti asli hasil LAHP atau rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumut yang aslinya ada pada Tergugat untuk dihadirkan dan diserahkan kepada majelis hakim saat persidangan selanjutnya.

Atas permohonan tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan bukti tersebut kepada hakim pada sidang selanjutnya, dan penyampaian tegas hakim kepada Tergugat dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh Panitera. 

“Kemudian majelis hakim menyampaikan kepada para Penggugat jika ada permohonan dari 200 guru yang mau menjadi tergugat intervensi. Oleh karena itu, LBH Medan menyampaikan jika tidak keberatan dengan catatan jika nantinya dikabulkan hakim dalam putusan selanya pihak tersebut masuk jadi Tergugut intervensi LBH Medan tidak akan melakukan jawab menjawab, dikarenakan sidang perkara PPPK tersebut telah memasuki agenda pembuktian dan dikhawatirkan akan berlarut-larutnya persidang perkara ini atau melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,” ungkap Irvan. 

Diakhir ucapannya, Irvan menegaskan bahwa hakim menutup sidang dengan menyampaikan agenda selanjutnya pada tangga 3 Juli 2024, yaitu Putusan Sela (E-court) atas permohonan masuknya Tergugat intervensi. 

Editor: Mamecoin.id

T#g:Guru honorerPTUN Medan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *