Berita  

[Update] Pendekar Hukum Utusan Jokowi, Selamatkan Upaya Penggelapan APBD Tapteng Berita Terkini Medan Sumut

Pendekar hukum utusan Presiden RI, Joko Widodo berhasil selamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) Tahun Anggaran (TA) 2023, dari indikasi upaya penggelapan.

Mengawali Tahun 2024, Pj Bupati Tapteng Dr Sugeng Riyanta S.H. M.H, melaporkan capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di ‘Bumi Sahata Saholoan’.

“Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Mengawali tahun 2024, kami ingin menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan APBD TA 2023, sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.174.680.702.142,14 atau sebesar 97,38% dari target sebesar Rp 1.206.236.216.506,00. dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.75.204.501.161,14 atau sebesar 81,61% dari target sebesar Rp 92.145.878.412,00. 

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah Rp 1.094.328.676.315,00 atau sebesar 99,95% dari target sebesar Rp 1.098.820.059.097,00. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 5.147.524.666,00 atau sebesar 33,71% dari target sebesar Rp 15.270.279.000,00,” jelas Sugeng.

Tidak sampai disitu saja, pria yang pernah menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau ini, membeberkan pengeluaran untuk pembayaran hutang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah senilai miliaran rupiah.

“2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 1.086.505.391.686,30 atau sebesar 87,80% dari target sebesar Rp 1.237.510.716.206.

3. Pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Hutang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.6.334.049.173. Pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 di era Pemerintahan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani sebesar Rp.69.956.450.000,” ujar Pj Bupati Tapteng, Senin (1/1/2024).

Lanjut lelaki menjabat sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah pada 15 November 2023 lalu, surplus nya anggaran pada kas Pemkab Tapteng Tahun 2023 senilai 64 Miliar, merupakan hasil kerja keras pendekar hukum utusan Jokowi tersebut.

“4. Saldo KAS (Surplus Anggaran) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 64.059.153.

259,82. Capaian kinerja positif APBD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023, dengan surplus anggaran sebesar Rp.64.059.153.259,82, dapat diwujudkan berkat kerja sama segenap Stakeholder Pemerintahan dengan mengedepankan prinsip kolaboratif, koordinatif, dan mengesampingkan ego sektoral. Semua stakeholder bergerak dalam satu komando dengan fokus utama untuk menyelamatkan APBD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sugeng Riyanta.

Dari hasil kinerjanya patut di berikan apresiasi kepada Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta S.H, M.H, yang mana sebelumnya APBD Pemkab Tapteng TA 2023 dikabarkan mengalami defisit bernilai fantastis pada 12 Desember kemarin.

“Kinerja APBD TA 2023 yang mencatat surplus sebesar Rp.64.059.153.259,82, kiranya patut disyukuri bersama, mengingat bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2023, APBD TA 2023 diproyeksikan akan mengalami defisit sebesar Rp.43.439.508.893,00,” sebut orang nomor satu di Pemkab Tapanuli Tengah.

Pj Bupati Tapanuli Tengah melakukan kebijakan dan penghematan anggaran di beberapa OPD dengan nilai puluhan Miliar Rupiah, hal itu tentunya Sugeng Riyanta lakukan untuk mencegah dugaan praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara.

“Guna memperbaiki kinerja APBD TA 2023 dan dalam rangka menghindari trend pertumbuhan ekonomi yang negatif, kami telah melakukan langkah dan kebijakan sebagai bentuk mitigasi resiko sebagai berikut : 

1. Penghematan belanja rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang bersifat seremoni dan tidak urgent sebesar Rp.18.570.288.106,” Imbuhnya.

“2. Melakukan pengetatan syarat dan prosedur pencairan Ganti Uang (GU) yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sehingga berhasil mengamankan APBD dari belanja yang berpotensi terdapat penyimpangan menyimpang, sebesar Rp.21.280.000.000,- dengan perincian sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum Rp 1.780.000.000. 

b. Dinas Pendidikan Rp 11.500.000.000. 

c. Dinas Kesehatan Rp 8.000.000.000,” pungkasnya.

“3. Penggunaan penerimaan DAU yang ditentukan yaitu Pos Gaji PPPK sebesar Rp.13.838.429.017.

4. Penggunaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Rp.3.168.424.000.

5.Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pusat, Dana Perimbangan Provinsi, DBH Sawit. Demikian disampaikan, atas kerja sama semua pihak disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya,” ungkap Pj Bupati Tapanuli Tengah.

Editor: Arman Junedy


T#g:APBD TaptengSugeng Riyanta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *