Berita  

[Update] Ombudsman RI Minta Keterangan Guru BK SMA Negeri 8 Medan dan Dinas Pendidikan Berita Terkini Medan Sumut

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta keterangn Guru Bimbingan Konseling siswi Maulidza Sari dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara terpisah pada tanggal 28 Juni 2024 di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

James Marihot Panggabean selaku Pjs. Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan terhadap Guru Bimbingan Konseling menemukan kesamaan hasil pemeriksaan dengan pemeriksaan sebelumnya yakni terhadap Kepala SMA Negeri 8 Medan dan Siswi Maulidza Sari.

“Dimana SMA Negeri 8 Medan hanya satu kali mengirimkan surat secara resmi kepada Orangtua Sisiwi Maulidza Sari dan surat tersebut diterbitkan pada bulan Juni 2024 sebelum pembagian raport kepada peserta didik,” kata James.

Disamping itu, Tim Pemeriksa Ombudsman RI menemukan bahwa Pihak SMA Negeri 8 Medan tidak memiliki mekanisme/prosedur kerja Guru Bimbingan Konseling dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik di SMA tersebut ketika peserta didik tidak hadir tanpa keterangan

Bahwa tidak adanya mekanisme/prosedur yang ditetapkan oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan membuktikan bahwa ada kelalaian dari pihak sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. 

Sebagaimana siswi Maulidza Sari yang tidak hadir selama 34 hari tanpa keterangan namun ketidakhadiran tersebut disampaikan oleh Malidza dengan alasan sakit melalui pesan Whatsaap kepada Guru Bimbingan Konseling, hal tersebut dibenarkan oleh Guru Bimbingan Konseling.

“Artinya, ketidakhadiran tanpa keterangan diketahui oleh Guru Bimbingan Konseling terkait alasan tiak hadirnya siswi Maulidza,” ujar James Panggabean.

“Kami dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya meminta keterangan terhadap Guru Bimbingan Konseling pada hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Namun juga meminta keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Bapak Basir Hasibuan selaku Kepala Bidang SMA. Sebagaimana hasil permintaan keterangan yang telah kami lakukan menemukan bahwa Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA Negeri 8 Medan yang telah ditandatangani Kepala Seksi SMA & PK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala SMA Negeri 8 Medan,” ungkap James Panggabean.

Sebagaimana rangkaian pemeriksaan yang telah kami lakukan, perlahan-lahan menemukan suatu hal penting apakah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan melalui rapat dewan guru maupun rapat wali kelas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Atas hal tersebut, kami dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor pada pekan depan,” pungkasnya 

Editor: Budi

T#g:Diknas SumutGuru BKSMA Negeri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *