Berita  

[Update] Ombudsman Minta Walikota Medan Tunda Penerapan Kebijakan Parkir Berlangganan Berita Terkini Medan Sumut

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta agar Kebijakan Pemerintah Kota Medan menerapkan parkir berlangganan per 1 Juli 2024 untuk ditunda.

“Penundaan penerapan kebijakan tersebut dikarenakan ketidakhadiran Wali Kota Medan dalam memenuhi undangan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat, 28 Juni 2024, ujar James Marihot Panggabean selaku Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.

James Panggabean menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta agar menunda kebijakan dimaksud bukan menolak. Ini dua hal yang berbeda.

“Kami meminta agar ini ditunda mengingat kami belum menerima informasi atas kebijakan tersebut yang akan diterapkan per 1 Juli 2024 nanti. Misalnya saja apa dasar hukum atas penerapan kebijakan penerapan parkir berlangganan per 1 Juli 2024 nanti,” jelas James.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik seyogyanya apa pun kebijakan yang akan diterapkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat harus memiliki dasar hukumnya. Di samping itu, bagaimana mekanisme/prosedur penerapan kebijakan tersebut. Hal ini guna tersampaikannya informasi penerapan kebijakan tersebut kepada pengguna jasa parkir. 

“Jangan sampai kebijakan dibuat dan diterapkan, masyarakat selaku pengguna jasa layanan tidak memahami mekanisme/prosedur parkir berlangganan,” ungkapnya.

Selanjutnya terkait sarana prasarana parkir berlangganan tersebut, Ombudsman dapat melihat sendiri di lapangan apakah sudah di semua ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir tersedia sarana prasarana parkir berlangganan tersebut”, ujar James Panggabean.

“Atas hal tersebut kami belum dapatkan penjelasan dari Wali Kota Medan atas penerapan kebijakan tersebut. Kami secara prinsip mendukung penataan parkir di Kota Medan namun seyogyanya dukunglah kebijakan itu dengan komponen-komponen yang terinformasi dan tertata secara administratif yang akan digunakan oleh masyarakat,” lanjut James Panggabean.

Sebagaimana kebijakan penerapan parkir per 1 Juli 2024 nanti untuk ditunda dulu sampai adanya informasi dasar hukum kebijakan tersebut, mekanisme/prosedurnya serta sarana prasarana yang akan digunakan oleh masyarakat. 

“Inilah maksud undangan kami kepada Bapak Wali Kota Medan untuk mendengarkan penjelasan atas kebijakan tersebut namun Beliau tidak hadir memenuhi undangan kami. Kami minta ditunda kebijakan tersebut untuk diterapkan per 1 Juli 2024 dan kami akan undang Kembali Beliau untuk mendengarkan penerapan kebiajakan tersebut. Hal ini guna memberikan kepastian layanan bagi masyarakat selaku pengguna layanan,” pungkas James.

Editor: Budi

T#g:James Marihot PanggabeanParkirParkir Berlangganan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *