Berita  

[Update] Inspektorat Langkat Mengendus Dugaan Korupsi Penggunaan Dana Desa di Halaban Berita Terkini Medan Sumut

Inspektorat Kabupaten Langkat mengendus adanya dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Halaban, Kecamatan Besitang, periode 2018-2023. 

Hal ini diketahui usai tim Inspektorat turun dan mengecek fisik di beberapa Dusun yang terindikasi ada dugaan korupsinya. 

“Berdasarkan surat dari Polres Langkat permintaan audit khusus ke kita, sudah kita tindaklanjuti. Kita juga sudah turun untuk melakukan cek fisik semua apa yang menjadi pokok aduan di Desa Halaban,” ujar Inspektur Pembantu (Irban) V, Saiful, Selasa (4/6).

Dijelaskan Saiful, pada saat timnya turun, mereka juga meminta beberapa berkas ke pihak Desa, diantaranya SPJ.

Diketahui, sebut Saiful, SPJ merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. 

“Kemudian saat ini kami masih memverifikasi berkas Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa Halaban. Setelah selesai, baru kami melakukan klarifikasi kepada pelaksana kerja terkait siapa-siapa saja orangnya,” beber Saiful. 

“Setelah semuanya selesai, nanti terbit yang namanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat, baru kita kasih sama yang meminta audit dalam hal ini Polres Langkat,” sambungnya, sembari mengatakan bahwa laporan permintaan audit dari Polres Langkat dan masuk Inspektorat tertanggal pada 17 April 2024. 

Meski demikian, Saiful menambahkan sampai saat ini Kepala Desa Halaban yang bernama Tamaruddin, belum dipanggil untuk dimintai keterangannya.

“Kepala desa belum kita panggil, tapi sewaktu kita turun ke lokasi, kepala desa ada,” bebernya. 

Diketahui, penggunaan Dana Desa (DD) sejak tahun 2018-2023 di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, diduga kerap di mark up, bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan alias fiktif.

Misalnya, pengerasan badan jalan Desa di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban TA 2020, yang dikerjakan dalam tiga tahap. Pertahapnya menelan biaya Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). 

Menurut informasi yang diperoleh awak media dari warga yang bertempat di Dusun tersebut, pengerasan badan jalan hanya dilakukan sekali saja alias satu tahap.

“Dari total Rp. 510 juta itu, setau kami cuma sekali ada pengerasan jalan. Selebihnya tidak ada pengerasan jalan di dusun kami,” ujar Jaka, salah seorang warga Desa Halaban.

Parahnya lagi, tahun anggaran 2022-2023 Desa Halaban kembali menganggarkan pengerasan Jalan Usaha Tani yang berada di Dusun V Kebun Buah sebesar Rp. 427.000.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Ternyata pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut diduga fiktif alias tidak dikerjakan.

Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah Desa Halaban juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan yang berada diantara Dusun I dan II. 

“Setelah kami cek, laporan realisasinya sebesar Rp. 134 juta. Sementara, tak pernah ada jembatan di dusun kami itu. Ini kan fiktif namanya,” ujar warga lainnya yang mengaku bernama Rabial. 

Dengan demikian, warga mengatakan dugaan proyek fiktif maupun yang di mark up dari dana desa sejak tahun 2019-2023, mencapai Rp 1 miliar lebih. 

Tak hanya itu, beberapa warga yang mengetahui hal tersebut pun berang. Mereka meminta agar persoalan tersebut segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Gimana desa kami mau maju, ternyata selama ini kayak gini permainan oknum aparatur desa kami,” ujar Rabial.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti persoalan ini. Usut tuntas dugaan korupsi penggunaan DD di Desa Halaban ini. Siapa pun yang terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya. 

Sementara itu Kepala Desa Halaban, Tamaruddin, saat dikonfirmasi awak media belum mau memberikan komentarnya. Pesan singkat yang dilayangkan wartawan melalui WhatsApp dan sambungan seluler, belum juga direspon. 

Editor: Mamecoin.id

T#g:Dana DesaHalabanInspektoratInspektorat Langkat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *