Berita  

[Update] Ini Kata Sekretaris DPRD Langkat Terkait Temuan BPK Tahun 2023

Foto:   Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Drs.Basrah Pardomuan /int

LANGKAT (Mamecoin.id) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara pada Tahun 2023 menemukan adanya kekurangan volume atas pengadaan gorden pada Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat sebesar Rp38.404.000.

 

Temuan itu dibenarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Drs.Basrah Pardomuan.

Kepada wartawan, Sabtu (29/06/2024), lewat pesan WhatsApp Mamecoin.id mengatakan bahwa, terhadap kerugian, pihak DPRD Langkat sudah mengembalikan ke kas daerah, 2 hari setelah draft temuan.

“Jadi sudah clear. Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.

Untuk diketahui, dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, Nomor : 91/LHP/XVIII.MDN/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023, diketahui bahwa, diduga dda kekurangan volume atas pengadaan gorden pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp38.404.000,00.

Dimana, Pemkab Langkat pada TA 2023 menyajikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.339.030.000,00 dengan realisasi sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp2.302.435.568,00 atau 98,44 persen dari anggaran.

Realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk pengadaan gorden ruangan pada Sekretariat DPRD.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. ML berdasarkan SPK Nomor 027-

02/PPK/Setwan-LKT/NT5703304/2023 Tanggal 3 Maret 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp199.653.480,00. Pekerjaan telah selesai dan dibayarkan seluruhnya dengan SP2D Nomor 00537-4-02.0-00.0-00.1.0.0-032023 tanggal 24 Maret 2023.

Hasil pemeriksaan fisik bersama dengan PPTK dan penyedia, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp38.404.000,00, dengan rincian sebagai berikut

 

1. Jenis Barang : Kain Meadoy 03

Satuan : m

Vol Kontrak : 477,00

Vol Terpasang : 341,60

Selisih Kurang : 135,40

Harga Satuan : Rp100.000

Nilai Selisih : Rp13.540.000

 

2. Jenis Barang : Kain Vitrase

Satuan : m

Vol Kontrak : 527,00

Vol Terpasang : 387,80

Selisih Kurang : 139,20

Harga Satuan : Rp60.000

Nilai Selisih : Rp8.352.000

 

3. Jenis Barang : Aksesoris Hooktusula

Satuan : m

Vol Kontrak : 500,00

Vol Terpasang : 243,00

Selisih Kurang : 257,00

Harga Satuan : Rp30.000

Nilai Selisih : Rp7.710.000

 

4. Jenis Barang : Kepala Rel

Satuan : pcs

Vol Kontrak : 258,00

Vol Terpasang : 243,00

Selisih Kurang : 15,00

Harga Satuan : Rp15.000

Nilai Selisih : Rp225.000

 

5. Jenis Barang : Kaki Rel

Satuan : pcs

Vol Kontrak : 258,00

Vol Terpasang : 243,00

Selisih Kurang : 15,00

Harga Satuan : Rp15.000

Nilai Selisih : Rp225.000

 

6. Jenis Barang : Upah Jahit

Satuan : m

Vol Kontrak : 527,00

Vol Terpasang : 387,80

Selisih Kurang : 139,20

Harga Satuan : Rp60.000

Nilai Selisih : Rp8.352.000

 

Jumlah Nilai Selisih : Rp38.404.000

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 121 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan.

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

b) Menetapkan perencanaan pengadaan.

2) Pasal 11 ayat (1) poin (i) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.

3) Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan merupakan

kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga

satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi

teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat

Kontrak ditandatangani.

b) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

c) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada CV. ML sebesar Rp38.404.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh, PA tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan PPTK tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan.

 

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan mengembalikan ke kasda dan menyelesaikan segala administrasi.

 

Atas kelebihan pembayaran telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp38.404.000,00 pada tanggal 18 Desember 2023.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar Memerintahkan Sekretaris DPRD:

a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan Menginstruksikan PPTK untuk lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan. (BP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dilihat : 130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *