Berita  

[Update] Belanja Bahan-bahan Kimia DPKP Langkat Diduga tidak Senyatanya

Foto:  Ilustrasi /net

LANGKAT (Mamecoin.id) : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menyajikan anggaran belanja bahan habis Pakai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) sebesar Rp6.665.300.095, dengan realisasi sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp2.311.082.089,00 atau 34,67 persen dari anggaran.

Dari realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk belanja bahan kimia. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, pertanggungjawaban, wawancara
terhadap PPTK dan konfirmasi terhadap penyedia, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara diketahui beberapa hal sebagai berikut.

Dimana, BPK menemukan adanya dugaan pertanggungjawaban Belanja bahan-bahan Kimia di DPKP Kabupaten Langkat Tidak Senyatanya sebesar Rp51.204.815,00.

Hal itu tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, Nomor : 91/LHP/XVIII.MDN/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023.

Dikutip dari LHP tersebut, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, diketahui
beberapa hal sebagai berikut:

1) Kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan, dan mikro organisme
kewenangan kabupaten/kota diantaranya untuk pembelian obat-obatan maupun pupuk tanaman.

2) Pembelian dilakukan melalui metode Ganti Uang (GU) dengan mata anggaran
belanja bahan-bahan kimia.

3) Bukti pertanggungjawaban kegiatan berupa kuitansi pembelian pada lima
penyedia.

Hasil konfirmasi terhadap lima penyedia, yang dilakukan pihak BPK, diketahui bahwa Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan benar membeli barang pada penyedia, namun dengan bukti pembelian kuitansi kosong yang telah berstempel.

Selanjutnya, PPTK menyatakan bahwa kuitansi kosong tersebut ditulis sendiri dengan harga yang telah disesuaikan dengan SSH.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat selisih harga atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dengan hasil konfirmasi sebesar Rp51.204.815,00.

Berikut rincian pembelian bahan-bahan kimia yang tidak senyatanya di DPKP Kabupaten Langkat.

1. Nama Penyedia : UD RT
Kuitansi : Rp56.519.000,00
Hasil Konfirmasi : Rp41.137.000,00
Selisih : Rp15.382.000,00
Ppn 11 persen : Rp1.692.020,00
Lebih Bayar Setelah Pajak : 13.689.980,00

2. Nama Penyedia : UD. MH
Kuitansi : Rp56.519.000,00
Hasil Konfirmasi : Rp41.137.000,00
Selisih : Rp15.382.000,00
Ppn 11 persen : Rp1.692.020,00
Lebih Bayar Setelah Pajak : Rp13.689.980,00

3. Nama Penyedia : UD. MT
Kuitansi : Rp56.519.000,00
Hasil Konfirmasi : Rp41.137.000,00
Selisih : Rp15.382.000,00
Ppn 11 persen : Rp1.692.020,00
Lebih Bayar Setelah Pajak : Rp13.689.980,00

4. Nama Penyedia : UD. Mu
Kuitansi : Rp45.937.500,00
Hasil Konfirmasi : Rp39.750.000,00
Selisih : Rp6.187.500,00
Ppn 11 Persen : Rp680.625,00
Lebih Bayar Setelah Pajak : Rp5.506.875,00

5. Nama Penyedia : UD. ET
Kuitansi : Rp46.000.000,00
Hasil Konfirmasi : Rp40.800.000,00
Selisih : Rp5.200.000,00
Ppn 11 Persen : Rp572.000,00
Lebih Bayar Setelah Pajak : Rp4.628.000,00

Menurut BPK, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan :

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 121 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada :

1) Pasal 11 :

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas antara lain :
(1) Menyusun perencanaan pengadaan.
(2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
(3) Menetapkan HPS.

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK
pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari
APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK.

2) Pasal 26 :

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan
menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai :

(1) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran
harga satuan.

(2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

c. Surat Perintah Kerja (SPK) 28/SPK-DAU/ Distanpangan/VII/2023 poin 16
terkait serah terima pekerjaan pada :

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.

4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Masih menurut BPK, permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp15.840.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh, Kepala Dinas Pertanian tidak optimal dalam mengendalikan pekerjaan dan PPTK tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta tidak mempertanggungjawabkan kegiatan dengan bukti yang senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
menyatakan akan segera menindaklanjuti pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Atas kelebihan pembayaran telah disetorkan ke kas daerah sebesar
pada tanggal 27 dan 28 Desember 2023.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lebih optimal dalam mengendalikan pekerjaan dan menginstruksikan PPTK untuk lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan kegiatan dengan bukti yang senyatanya. (BP)


Dilihat : 126

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *