Berita  

[Update] APH XII Diduga Membiarkan Oknum Eksploitasi Hutan Desa Rura Julu Berita Terkini Medan Sumut

Maraknya penebangan hutan bentuk kayu bulat di kabupaten Tapanuli Utara, terkhusus kecamatan Sipoholon dan Parmonangan. Namum sangat disayangkan, pihak KPH XII belum berbuat apa-apa. Terkesan membiarkan laporan dan pemberitaan awak media. 

Walaupun secara kasat mata, banyak masyarakat tidak mengetahui legalitas angkutan kayu yang sering lalu lalang mengangkut kayu bulat. Hal ini, sering menjadi polemik ditengah perguncingan masyarakat.

Tidak terhempang, berbagai hujatan dari masyarakat kepada pihak pemerintah daerah yang memangku kepentingan. Dugaan yang sering terjadi ini, disebabkan masih banyak yang belum memiliki dokumen angkutan dan ijin penebangan kayu bulat. Padahal, hal penindakan kerusakan hutan, wewenang dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari KPH XII, dengan berkoordinasi kepada APH (Aparat Penegak Hukum) dan Pemerintah Daerah sesuai aturan perundangan yang tersirat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu 1-2004 Tentang Perubahan Undang-undang 41-1Kabupaten999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang).

Di Kecamatan Sipoholon Tapanuli Utara di Desa Rura Julu Dolok, ada aktivitas penebangan kayu hutan dengan bentuk bulat memanjang. Hal ini, menjadi pemberitaan pada media. Karena, dugaan aktivitas penebangan tersebut tidak memiliki izin.

Dari pihak Pihak KPH XII Tumpal Simaremare Kasi Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat menerangkan bahwa adanya penebangan kayu di Desa Rura Julu Dolok masih dalam proses pengurusan dokumen SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

“Sekaitan penebangan di Rura Julu Dolok bahwa mereka sudah mengurus SIPUHH an. PHAT OPRAIN. KPH XII Tarutung selalu melakukan pengawasan terhadap pengangkutan kayu dari desa tersebut”, tulisnya pada pesan WhatsApp Kamis,09/05/2024.

Sangat disayangkan hal ini terjadi, dokumen resmi belum dikantongin, sudah melakukan penebangan kayu. Karena dari pihak KPH XII tidak dapat membuktikan dokumen resmi SIPUHH A/N OPRAIN tersebut. Karena, dari formulir pendaftaran yang ditunjukkan merupakan suatu proses pengurusan 18/03/2024.

“Nion ma na adong di au na asing dang adong dope (Inilah yang ada pada ku, lainnya belum ada)”, tulisnya pada pesan WhatsApp.

Padahal sebelumnya kepala KPH XII Wilayah Tarutung, dengan tegas menyatakan akan menindak tegas terkait para penebang liar kayu bulat.

“Siap di Tingkatkan Pengawasannya, Terimakasih Atas Laporannya. Dan Segera kita tindak lanjuti di lapangan”, tulisnya pada pesan WhatsApp yang lalu kepada UTAMA NEWS walaupun sampai hari ini nomor kontak WhatsApp kepala KPH XII +62 811-6187-*** tidak dapat tersambung dengan UTAMA NEWS, atau kepala KPH XII diduga sudah memblokir nomor sambungan WhatsApp ke UTAMA NEWS.

Editor: Mamecoin.id

T#g:APH XIIEksploitasiRura Julu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *