Berita  

[Update] APH Diminta Selidiki Pengadaan Aplikasi Langkat Belajar

Foto: Kantor Disdik Langkat/int

LANGKAT (Mamecoin.id) : Sekretaris Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA) A.Abdi, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa pengadaan Aplikasi Langkat Belajar pada Tahun 2023 yang diduga tidak siap digunakan sebesar Rp205.000.000.

Menurutnya, meski sudah ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara itu sudah dikembalikan, namun perlu untuk diselidiki.

“Pertama, APH harus menyelidiki siapa yang membawa atau memperkenalkan si penyedia kepada para Kepala Sekolah,” katanya kepada wartawan, minggu (30/06/2024), lewat telepon WhatsApp.

Kedua, sambungnya, APH harus menyelidiki siapa yang mengembalikan uang temuan itu. “Apakah para Kepala Sekolah atau pihak penyedia. Jika yang mengembalikan adalah Kepala Sekolah, ada dugaan dalam permasalahan ini masuk dalam kategori unsur penipuan. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, dalam permasalahan ini, apakah pihak Kepala Sekolah ada melaporkan hal ini kepada APH. Jika tidak, ini juga menjadi tanda tanya,” ungkapnya.

Qleh sebab itu, Mamecoin.id pun berharap agar APH sesegera mungkin untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, Nomor : 91/LHP/XVIII.MDN/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023, diketahui bahwa tim pemeriksa BPK dalam hal ini telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan memanggil direktur dari PT. CTT baik melalui telepon langsung maupun melalui Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan terkait pengadaan Aplikasi Langkat Belajar.

 

Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, direktur PT. CTT tidak hadir. Selanjutnya, tim pemeriksa melakukan konfirmasi ke alamat PT. CTT yang tertera pada surat penawaran dan kuitansi pembayaran yaitu Jalan Bustaman Nomor 45, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang,Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil cek lokasi, diketahui bahwa alamat tersebut bukan merupakan alamat dari PT. CTT melainkan alamat dari Apotek WF yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu.

Atas hal tersebut, Kepala Desa Tembung menyatakan bahwa alamat PT. CTT tersebut tidak pernah terdaftar di lingkungan Desa Tembung.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, 41 SDN tersebut tidak dapat menunjukkan bentuk aplikasi Langkat Belajar.

Berdasarkan hal tersebut, BPK menduga aplikasi Langkat Belajar tidak layak dibayar sebesar Rp205.000.000,00 (41 SDN x Rp5.000.000,00). (BP)


Dilihat : 30

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *