Berita  

[Update] Ada Dugaan Belanja Bimtek Tidak Senyatanya di Dinas Arpus Kabupaten Langkat

Foto:  Ilustrasi/ net

LANGKAT (Mamecoin.id) : Pemerintah Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menyajikan anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) sebesar Rp2.410.315.351, dengan realisasi sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp2.035.099.167 atau 84,43 persen dari anggaran realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan kearsipan di Lingkungan Pemkab Langkat.

 

Dari realisasi anggaran sebesar Rp2.035.099.167, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara lalu melakukan pemeriksaan melalui uji petik (audit sampling) atas penggunaan anggaran tersebut.

 

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK menemukan adanya dugaan belanja Bimtek pada Dinas Arpus Kabupaten Langkat tidak senyatanya sebesar Rp30.780.000,00.

 

Hal iru tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, Nomor : 91/LHP/XVIII.MDN/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023.

 

Dikutip dari LHP tersebut diketahui bahwa, pekerjaan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

(LPPM) Kha sesuai perjanjian kerjasama nomor 800.2.4-268/SPK/DKPUS/2023

tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00.

 

Bimtek dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2023 di Hotel KB Medan dan telah dibayarkan seluruhnya dengan SP2D Nomor 00518-2-24.2-23.0-00.1.0.0-032023

tanggal 20 Maret 2023.

 

Hasil pemeriksaan atas dokumen perjanjian kerjasama, wawancara, RAB dan konfirmasi terhadap penyedia yang dilakukan pihak BPK diketahui beberapa hal sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PK) antara LPPM dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Nomor 800.2.4-268/SPK/DKPUS/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebesar

Rp300.000.000,00.

 

Peserta yang ikut sebanyak 60 orang, dengan masing-masing peserta membayar biaya kontribusi sebesar Rp5.000.000,00.

b. Berdasarkan penawaran dari LPPM Kha, diketahui dengan biaya kontribusi

Rp5.000.000,00 per peserta, akan mendapat fasilitas penginapan tiga hari dua malam, ATK, jaket, dan goodie bag.

c. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan, diketahui terdapat 79 orang yang berpartisipasi pada kegiatan Bimtek tersebut, yang terdiri dari 60 orang peserta, dan 19 orang diluar peserta yaitu lima orang panitia, satu kepala bidang, satu kepala dinas dan 12 orang staf.

Hasil pemeriksaan atas RAB penyedia dan wawancara terhadap penyedia,

diketahui terdapat realisasi berupa biaya hotel untuk personil yang bukan bagian dari peserta yang dibiayai dari kegiatan tersebut sebesar Rp30.780.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

 

Rincian Realisasi Biaya Personil

yang Bukan Bagian dari Peserta yang Ditanggung

 

1. Keterangan : Panitia 5 Orang

Volume : 5 Orang

Hotel : Rp1.620.000

Total : Rp8.100.000

 

2. Keterangan : Kabid 1 Orang

Volume : 1 Orang

Hotel : Rp1.620.000

Total : Rp1.620.000

 

3. Keterangan : Kadis 1 Orang

Volume : 1 Orang

Hotel : Rp1.620.000

Total : Rp1.620.000

 

4. Keterangan : Staf 12 Orang

Volume : 12 Orang

Hotel : Rp1.620.000

Total : Rp19.440.000

 

Jumlah 30.780.000,00

 

Menurut BPK, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan :

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah Pasal 4, pada :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat

guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kearispan dan Perpustakaan Kabupaten

Langkat dengan LPPM Kha pasal 7 tentang Pembiayaan ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila peserta Bimtek Pengelolaan Arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat tidak mencukupi sebanyak 60 (enam puluh) sampai dengan akhir pelaksanaan dikarenakan satu dan lain hal, maka menjadi tanggungjawab pihak pertama, dan pihak pertama harus tetap membayar kontribusi sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

BPK menjelaskan bahwa, permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya penginapan yang tidak dapat ditanggung namun dibayarkan kepada LPPM Kha sebesar Rp30.780.000,00.

Hal tersebut disebabkan :

a. Kepala Dinas selaku PA tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan;

dan PPTK tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyatakan telah melakukan koordinasi dengan lembaga penyelenggara bimtek dan

bersedia akan mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.

 

Atas kelebihan pembayaran telah disetorkan ke kas daerah oleh LPPM Kha sebesar Rp30.780.000,00 pada tanggal 22 Desember 2023.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan :

a. Selaku PA untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menginstruksikan PPTK untuk lebih cermat dalam mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis. (BP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dilihat : 147

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *